» » » SURAT EDARAN BUPATI KAPUAS NO.: 800/168/BK.PPD.2013 PRIHAL : MUTASI PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS



Bahwa perpindahan Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan hasil guna, oleh karena itu perpindahan tugas dan wilayah / tempat kerja seorang PNS dilakukan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan unit organisasi Pemerintahan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.
Bahwa dilapangan ditemui keadaan dan keluhan akan kurangnya pelayanan Pemerintah kepada masyarakat pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan masyarakat lainnya yang diakibatkan kurangnya atau tidak tersebarnya secara merata tenaga / aparat yang diperlukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah menyadari keterbatasan kemampuan yang dimliki dalam menyediakan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil, tetapi perlu disadari pula Pegawai Negeri Sipil telah dipilih sebagai profesi sehingga harus dijalani dengan penuh tanggung jawab.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas diharapkan saudara akan hal-hal berikut :
  1. Tidak diperkenankan memberikan persetujuan formasi kepada PNS dari kabupaten / kota lain yang ingin pindah ke Kabupaten Kapuas, mengingat jumlah PNS di  Kabupaten Kapuas sudah melebihi kuota.
  2. Tidak diperbolehkan adanya pengalihan PNS dari jabatan fungsional baik guru maupun petugas penyuluhan lapangan ( PPL ) ke Jabatan structural. Edaran ini dikeluarkan sebagai pelaksanaan Surat Edaran Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara RI Nomor : SE /15/M.PAN/4/2004 Tanggal 26 April 2004, dan hal yang sama khususnya mengenai larangan pengalihan PNS dari jabatan guru ke Jabatan non guru ditegaskan dalam surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 824/803/I.4/BKD tanggal 11 Agustus 2004.
  3. Pegawai yang masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ), tidak dapat dipindahkan atau dititipkan pada instansi lain atau sekolah lain. CPNS yang sudah diangkat  sebagai Pegawai Negeri Sipil ( PNS ), baru diusulkan pindah minimal 5 ( lima ) tahun bekerja pada instansi  asal kecuali karena kepentingan dinas dipindahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang besangkutan, dan PNS yang suaminya atau Isterinya bukan Pegawai Negeri Sipil tidak diperkenankan pindah mengikuti Suami / Isteri yang bukan PNS.
  4. Tidak diperkenankan untuk mengeluarkan, menyetujui dan atau memeberi izin / rekomendasi dengan alas an apapun juga kepada guru untuk melaksanakan tugas di tempat lain sebagai guru titipan,  yang  hanya dapat dipertimbangkan oleh bupati Kapuas dengan alas an tertentu, seperti sakit yang memerlukan penanganan khusus dari dokter spesialis. Ancaman jiwa dan pemerintah berhak untuk menarik / mengembalikan guru titipan ketempat tugas asalnya, dan sanksi terhadap pegawai yang telah memeberikan rekomendasi / izin sebagai guru titipan apabila masih ditemukan guru yang melaksanakan sebagai guru titipan.
  5. Khusus kepada Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) yang kembali dari Tugas belajar, tidak diperkenankan untuk pindah / mutasi dari tempat tugasnya sesuai dengan penempatannya kembali di lingkunagan Pmerintah Kabupaten Kapuas ke luar Daerah sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
  6. Pindah / mutasi pegawai negeri sipil ( PNS ) antar instansi keluar ataupun didalam lingkungan pemerintah kabupaten Kapuas pada prinsipnya hanya dapat dilakukan guna kepentingan kedinasan.
  7. Agar mentaati semua ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan sebagai norma,standard an prosedur berkaitan dengan pindah / mutasi PNS dari maupun keluar  instansinya dan dilakukan dalam batas-batas kewenangan yang dimiliki, serta tidak mudah memberikan keterangan persetujuan, rekomendasi formasi  maupun pindah yang sekiranya tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
  8. Pengajuan permintaan dan / atau pemberian persetujuan untuk pindah instansi merupakan kewenangan Bupati Kapuas selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah
  9. Dalam rangka memperluas pengalaman, wawasan dan kemampuan dapat dilakukan pemindahan tugas dan wilayah / tempat kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas bagi Pegawai Ngeri Sipil  Non Struktural / fungsional dengan memperhatikan lama masa tugasnya ditempat asal minimal 5 ( lima ) tahun dan dimulai dari antar tempat dalam Kecamatan yang bersangkutan, kecamatan terdekat baru ke kota kuala Kapuas, dengan memperhatikan formasi dan kebutuhan
Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

BUPATI KAPUAS,

TTD

Ir. BEN BRAHIM S.BAHAT,MM,MT
Tujuan :
1.       Kepala Dinas / Badan / Satuan Kerja Daerah
2.       Camat Sekabupaten Kapuas
3.       Kepala UPT Pukesmas  se Kabupaten Kapuas
4.       Kepala UPTD Pendidikan  Se Kabupaten Kapuas
5.       Lurah se Kabupaten Kapuas
Tembusan :
1.       Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2.       Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas

About Aria Kurnain

Silahkan tinggalkan komentar dibawah ini.
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

1 komentar: